Perkuat Pengelolaan Hutan Berbasis Perhutanan Sosial dan Perubahan Iklim, Delegasi Jerman Kunjungi Masyarakat Tae di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat
Sekretaris Negara Parlemen untuk Menteri Federal Jerman bidang Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), Dr. Bärbel Kofler, melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada 26–31 Oktober 2025. Dalam kunjungan tersebut, Dr. Kofler didampingi oleh delegasi Pemerintah Jerman, termasuk perwakilan BMZ, GIZ, dan KfW, untuk memperkuat kolaborasi pembangunan berkelanjutan antara Indonesia dan Jerman, khususnya di sektor perubahan iklim dan kehutanan.
Salah satu agenda utama kunjungan adalah perjalanan ke Provinsi Kalimantan Barat untuk meninjau langsung implementasi Forest Programme V (FP V) — program kerja sama kehutanan antara kedua negara yang mendukung perhutanan sosial, pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dan penguatan ekonomi hijau di tingkat tapak.
Kunjungan ke Masyarakat Adat Tae, Kabupaten Sanggau
Pada Kamis, 30 Oktober 2025, Dr. Bärbel Kofler dan delegasi Jerman, didampingi oleh Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), Bapak Julmansyah, S.Hut., M.A.P. mengunjungi Kelompok Perhutanan Sosial Masyarakat Adat Tae di Desa Tae, Kecamatan Batang Karang, Kabupaten Sanggau. Masyarakat Adat Tae menyambut dengan hangat rombongan delegasi dan tamu yang hadir dalam kesempatan tersebut.
Delegasi menyaksikan langsung praktik pengelolaan hutan tradisional “tembawang” — sistem agroforestri khas suku Dayak yang memadukan kearifan lokal dan prinsip keberlanjutan. Dalam kegiatan ini, Dr. Kofler berdialog dengan tokoh adat, seperti Bapak Yopos (Temenggung Masyarakat Adat Tae), Bapak Milky (Kepala Desa Tae), serta perwakilan perempuan adat, mengenai peran mereka dalam menjaga hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya sangat mengapresiasi bagaimana masyarakat adat Tae menjaga hutan mereka dengan cara yang berkelanjutan, penuh nilai budaya dan spiritual. Ini adalah contoh luar biasa bagi dunia,” ujar Dr. Bärbel Kofler.
Delegasi juga mendengarkan penjelasan tentang perencanaan penggunaan lahan partisipatif, pemetaan wilayah adat, dan inisiatif perlindungan hutan yang dijalankan masyarakat dengan dukungan FP V. Selain itu, Ibu Kofler memberikan apresiasi khusus terhadap peran aktif perempuan adat dalam menjaga keberlanjutan hutan dan ekonomi keluarga.
Dalam dialognya, Dr. Kofler menyampaikan apresiasi atas dukungan nyata Pemerintah Indonesia terhadap pengakuan hutan adat dan percepatan pelaksanaan perhutanan sosial. Ia juga menyambut baik rencana penyusunan peta jalan pengembangan masyarakat adat di Kalimantan Barat yang diinisiasi oleh Kementerian Kehutanan.
“Kerja sama ini menunjukkan bahwa upaya menjaga hutan dan memberdayakan masyarakat bisa berjalan beriringan. Indonesia adalah mitra penting bagi Jerman dalam menghadapi tantangan global perubahan iklim,” tutur Dr. Kofler.
Sementara itu, Julmansyah menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia akan terus memperkuat komitmen percepatan penetapan Hutan Adat melalui koordinasi lintas sektor.
“Melalui Satuan Tugas (Satgas) Hutan Adat, pemerintah terus melakukan percepatan dalam proses penetapan hutan adat di Indonesia. Dan untuk Provinsi Kalimantan Barat, kami akan mendukung penyusunan peta jalan pengembangan hutan adat,” ujar Julmansyah.
Kunjungan ini memperkuat komitmen kedua negara untuk terus mendorong konservasi hutan, pengakuan hak masyarakat adat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan, demi masa depan bumi yang lebih hijau dan berkeadilan.